Merujuk laman resmi DPR, Fraksi PDIP dan PKS DPR RI periode 2014-2019, termasuk yang setuju dengan pengesahan payung hukum tersebut. Semua fraksi, termasuk PDIP dan PKS yang sekarang ikut mengkritik iuran tapera, dulunya sangat mendukung berlakunya UU Tapera agar masyarakat menengah bawah bisa memiliki rumah. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Abdul Hakim mengapresiasi berbagai pihak yang mendukung lahirnya RUU Tapera. "Fraksi PKS memandang bahwa RUU Tapera memiliki arti penting dan strategis untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah," kata Hakim yang menjadi menjadi inisiator pembahasan RUU Tapera dikutip dari laman resmi PKS. Pasalnya, situasi perekonomian masyarakat saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan saat UU Tapera ini dibahas.

Source: Republika June 04, 2024 01:47 UTC