PAPUA, KOMPAS.com — Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa dirinya mendukung sikap pemerintah pusat yang ingin menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia yang sudah 48 tahun beroperasi di Papua. Ia mengatakan, sebagai perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, Freeport harus tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku, apalagi mereka sudah banyak meraup keuntungan dari hasil mengeksplorasi kekayaan alam Papua. "Ini sudah waktunya setelah 48 tahun Freeport menambang di Papua, sudah waktunya dia tunduk dan taat kepada UU di Indonesia. "Ini wajib hukumnya karena UU Nomor 4 Tahun 2009 ditambah dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017, Freeport harus tunduk pada itu, Freeport sudah banyak ambil (kekayaan alam Papua)," kata Enembe. "Dalam surat itu, ada waktu 120 hari bagi Pemerintah Indonesia dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada.

Source: Kompas February 21, 2017 06:22 UTC