Tentunya, juga menghabiskan biaya yang sangat besar baik bagi KPU yang melakukan verifikasi maupun bagi partai poltik yang diverifikasi. "Kita jangan memboroskan uang negara hanya untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai yang berbadan hukum," tegasnya. Menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) di UU tersebut, tugas KPU hanya melakukan verifikasi administratif bukan faktual. "Jadi sebenarnya pada Pemilu 2014 lalu KPU juga tidak perlu melakukan verifikasi faktual," ucap anggota komisi I DPR itu. Sebab, beban kerja melakukan verifikasi faktual memang sangat berat.

Source: Jawa Pos January 24, 2017 04:13 UTC