Terlebih pascakasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Kader yang terindikasi dan berpotensi permasalahan hukum dalam Korupsi e-KTP tidak ditempatkan dalam struktur," kata Sirajuddin di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Kamis (15/2). "Yang saya tahu juga nama-nama lain yang terindikasi menerima uang proyek e-KTP ini tidak diakomodir lagi dalam kepengurusan hasil Munaslub," tambahnya. Menurut Siradjuddin langkah DPP dengan tidak memasukkan nama-nama kader yang terlibat, merupakan sebuah kenisycaaan. "Golkar Bersih tak sekadar kata tanpa makna, tetapi juga jadi tindakan nyata untuk berani mengganti kader yang berpotensi terjerat hukum," pungkasnya.

Source: Jawa Pos February 16, 2018 07:41 UTC