JAKARTA-RADAR BOGOR,Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI menyayangkan adanya indikasi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terkait kewajiban pemenuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Anggota Fraksi PKB dari Komisi VII Ratna Juwita Sari meminta agar pemerintah menjalankan kebijakan DMO Batu bara secara konsisten. “Pemerintah harus konsisten menegakkan peraturan kewajiban penjualan batu bara untuk DMO minimal 25 persen bagi pemegang IUP, IUPK, PKP2B yang melakukan kegiatan operasi produksi. Baca Juga : BMKG Peringati Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Berbagai DaerahRatna juga menilai, kebijakan DMO adalah mandatory yang dijamin Undang-Undang No. Baca Juga :10 Pemain Arsenal Tahan Imbang Liverpool, Arteta Mengaku Bangga“Kebijakan DMO Batu bara itu bentuk dari afirmasi kebijakan yang mendahulukan kepentingan dalam negeri, mendahulukan hajat hidup rakyat, dan bangsa Indonesia.

Source: Jawa Pos January 14, 2022 04:16 UTC