ANGGOTA divisi pemantauan impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jane Rosalina Rumpia, menyatakan DPR RI punya peran besar untuk memilih Hakim ad hoc HAM yang berintegritas dan berpengalaman. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pengadilan HAM, DPR diberi kewenangan untuk mengusulkan Hakim ad hoc HAM kepada Presiden. “Oleh karena itu sesungguhnya DPR RI memiliki peran yang besar dalam memilih dan mengusulkan calon Hakim ad hoc HAM yang kompeten, independen dan berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” tegas Jane kepada mediaindonesia.com, Selasa (7/3). Baca juga: Kualitas Calon Hakim Ad Hoc HAM Diragukan

Source: Media Indonesia March 07, 2023 22:32 UTC