batampos – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mempertanyakan sikap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang belum juga menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pada proses verifikasi partai politik. “DKPP yang diberikan mandat untuk menerima aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu diketahui sangat lambat memprosesnya. Kurnia menjelaskan, pelaporan ke DKPP setelah mendapatkan banyak bukti, baik dokumen maupun elektronik, berkaitan dengan hal tersebut, melalui Pos Pengaduan Kecurangan Verifikasi Partai Politik. Dia menyebut, dugaan kecurangan terkait adanya intimidasi Komisioner KPU RI kepada KPU daerah untuk meloloskan partai politik tertentu. Kurnia menuturkan, alih-alih ditegakkan, sejak laporan dugaan kecurangan verifikasi partai politik disampaikan pada 21 Desember 2022, DKPP baru mengirimkan perkembangan pelaporan pada 5 Januari 2023.

Source: Jawa Pos January 23, 2023 23:29 UTC