JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperbaiki tata kelola pelaksanaan kartu prakerja. Hal ini dengan menerbitkan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Seperti diketahui, pasal 10 Perpres nomor 76 tahun 2020 menyebutkan, dalam keadaan tertentu, pendaftaran kartu prakerja dapat dilakukan secara luring (offline) melalui kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Baca juga: Pendaftaran Gelombang 4 Kartu Prakerja Dibuka Besok, Kuota 800.000 PesertaKeadaan tertentu yang dimaksud antara lain karena terbatasnya infrastruktur telekomunikasi dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, mengatakan, calon penerima kartu prakerja wajib mendaftarkan diri.

Source: Kompas August 07, 2020 14:26 UTC