[Bernama/Astroawani]TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia menerbitkan kebijakan baru untuk menangkal berita-berita bohong terkait COVID-19 ataupun status darurat nasional yang berlaku sejak Januari lalu. Apabila ada ada unsur yang dianggap salah atau tidak akurat terkait pandemi COVID-19, maka pembuat berita terkait bisa menjadi sasaran kebijakan baru tersebut. Beberapa pihak khawatir kebijakan itu bisa disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat terkait penanganan pandemi COVID-19. Abdullah melanjutkan, fokus pemerintah adalah memastikan penanganan pandemi COVID-19 berjalan maksimal dan apapun akan dilakukan untuk itu. Ini bukan pertama kalinya langkah Pemerintah Malaysia terkait pengendalian pandemi COVID-19 dikritik oposisi.

Source: Koran Tempo March 12, 2021 13:41 UTC