Menurut Bima, kebijakan WFH harus diukur dengan indikator konkret, terutama penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air. Namun Bima meminta angka tersebut segera diikuti dengan penghitungan rinci atas efisiensi anggaran, terutama dari penghematan penggunaan bahan bakar minyak, air, dan listrik. Pemerintah, kata dia, juga memperketat pengawasan terhadap ASN selama WFH melalui sistem pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi. Kebijakan WFH ini turut diiringi dorongan perubahan perilaku mobilitas ASN. Kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara ditetapkan pemerintah sebagai langkah penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak global.

Source: Koran Tempo April 10, 2026 23:39 UTC