Hari ini, Senin (26/9), gubernur sapaan Ahok itu menghadirkan dua orang saksi ahli untuk memberikan keterangan. Dalam keterangannya, Refly menilai, ada sebuah ketidakseimbangan dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016. Sebab, dalam pandangannya, dari lima tahun masa jabatan petahana, akan mengalami pemotongan selama tiga setengah bulan selama kampanye. Kalau Plt dari kementerian (menjalankan tugas gubernur) itu tidak adil karena (Plt) tidak diberi mandat dari rakyat langsung," ujarnya di ruang sidang MK. Tak hanya itu, pemikiran pihak terkait yang mengatakan bahwa tidak cutinya petahana akan berpotensi penyalahgunaan fasilitas negara, menurut Refly, itu hanyalah alasan yang mengada-ada.

Source: Jawa Pos September 26, 2016 09:22 UTC