BPK dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 mengungkapkan pembangunan infrastruktur IKN yang belum memadai antara lain mengenai persiapan lahan infrastruktur IKN yang masih terkendala seluas 2.085,62 hektare dan pendanaan swasta yang belum terealisasi. Mudah-mudahan bisa selesai juga di masa kepemimpinan Pak Prabowo," ujar Dradjad kepada Media Indonesia, Rabu (12/6). Dia menegaskan Prabowo Subianto berjanji melanjutkan pembangunan infrastruktur ibu kota baru Indonesia dengan masih menggunakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia beralasan ketidaksesuaian tersebut karena RPJMN 2020-2024 dan Renstra PU-Pera 2020-24 dibuat sebelumUndang-Undang No. Idealnya memang RPJMN dan Renstra diubah mengikuti UU IKN," jelasnya.

Source: Media Indonesia June 12, 2024 11:49 UTC