YLBHI juga meminta Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan PT Angkasa Pura (AP) 1 menghentikan seluruh aktivitas pengosongan paksa terhadap lahan dan rumah-rumah warga. YLBHI mengecam keras pengosongan paksa yang dilakukan oleh PT AP 1 dengan cara memobilisasi aparat negara dan menggunakan alat berat. “Malahan mengandung cacat hukum nan akut.”Menurut YLBHI, daerah tempat pembangunan bandara pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana alam tsunami (kawasan lindung geologi). Pembangunan bandara baru dinilai menyalahi aturan karena tidak sesuai atau tidak tertera dalam rencana tata ruang nasional yang tercatat dalam Peraturan Pemerintah No. “Yang ada pengembangan dan pemantapan fungsi Bandara Adi Sucipto yang terpadu atau satu kesatuan sistem dengan Bandara Adi Sumarmo, di Kabupaten Boyolali.”

Source: Koran Tempo December 05, 2017 04:18 UTC