REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mengaku belum menerima surat peringatan ketiga (SP3) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait rencana penggusuran permukiman mereka. Aktivis komunitas Ciliwung Merdeka, Isnu Handono mengatakan, Pemda DKI tidak dapat melakukan penggusuran paksa terhadap warga Bukit Duri tanpa adanya SP3. Warga Bukit Duri sendiri sebelumnya sudah dua kali mendapat SP penggusuran dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Rencana penggusuran Bukit Duri menuai kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Berdasarkan pantauan, Selasa (13/9), aktivitas warga Bukit Duri yang menjadi sasaran penggusuran masih berjalan normal.

Source: Republika September 13, 2016 12:11 UTC