"Jadi baru boleh keluar setelah disepakati masing-masing yang berkepentingan, stakeholder di kabinet. Jangan menteri ngomong tiba-tiba tidak sesuai dengan kebijakan menteri lain, harus harmonilah," kata Kalla. Selain itu, para menteri dan petinggi lembaga pemerintah juga harus menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden melalui menteri koordinator sesuai lingkup koordinasinya. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet akan melaporkan usulan kebijakan dan rekomendasi kepada Presiden sebelum pelaksaan sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas. Presiden juga meminta setiap penyusunan dan penetapan kebijakan harus melalui analisis dampak kebijakan, termasuk analisis risiko dan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Source: Kompas November 07, 2017 08:54 UTC