REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur berharap pemerintah mengelola isu PT Freeport dengan baik. Hal ini agar memanasnya hubungan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah tidak menjadi kontra produktif dan tidak terukur. Hubungan dengan pemerintah memanas setelah Freeport mengancam menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional, karena merasa hak-haknya dalam Kontrak Karya (KK) telah dilanggar. Posisi pemerintah sebagai pemberi izin kini dinilai menjadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. Kontrak karya memposisikan pemerintah dan Freeport sebagai dua pihak yang berkontrak dengan posisi setara.

Source: Republika February 22, 2017 01:41 UTC