Artinya, berkaitan dengan tenaga kontrak yang dipekerjakan di masing-masing instansi tidak akan dikenal atau kemungkinan tidak lagi digunakan. Pada masa transisi, Pemprov Kalteng telah mengeluarkan kebijakan untuk mengevaluasi keberadaan tenaga kontrak yang ada. Selain untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing instansi di tahun 2022, evaluasi tenaga kontrak juga sebagai persiapan untuk menyesuaikan kebutuhan PPPK pada 2023. Sehingga jika jumlah kebutuhan tenaga kontrak pada tahun 2022 bisa disesuaikan, maka saat seleksi PPPK 2023 mendatang diharapkan semuanya bisa tercover. Langkah evaluasi saat ini memang perlu dilakukan guna menyiapkan tenaga kontrak agar bisa memenuhi kebutuhan PPPK 2023.

Source: Jawa Pos February 02, 2022 11:37 UTC