REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah kelompok hak asasi manusia Yahudi mengatakan pemerintah yang dibentuk oleh Perdana Menteri Konservatif Benjamin Netanyahu membahayakan aturan hukum di Israel dan menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan orang Yahudi dan Palestina. Netanyahu dan koalisi barunya membahayakan Israel dan Palestina. "Penunjukan itu menempatkan demokrasi Israel dan hak asasi manusia orang Yahudi dan Palestina lebih berisiko dari sebelumnya," kata dia. Mungkin yang paling berbahaya bagi demokrasi Israel, koalisi ini telah mendorong maju sebuah klausul pengesampingan, undang-undang yang memungkinkan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi. Pemerintahan Joe Biden menolak mengesampingkan berurusan dengan anggota parlemen sayap kanan dalam pemerintahan baru Israel yang diharapkan.

Source: Republika December 10, 2022 16:29 UTC