REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Lembaga pengembangan studi hak asasi manusia (LPS-HAM) mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan ekonomi wilayah-wilayah yang selama ini menjadi sasaran teror kelompok Santoso. Terlebih lagi warga bekas konflik poso yang telah mengungsi tidak dapat kembali ke daerah asalnya karena trauma. Dari segi pemulihan ekonomi, seharusnya masyarakat bekas konflik yang tidak dapat kembali ke daerahnya dan tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya, dapat menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena masyarakat yang tidak dapat kembali ke daerahnya, secara pasti lingkungan dan pekerjaannya pun akan berubah. "Jadi bukan soal bagaimana kita menjaga keamanan dan ketertiban bersama aparat keamanan di Poso, tapi bagaimana membangun ekonomi masyarakat sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi setiap daerah tidak terjadi lagi," tutup Affandi.

Source: Republika August 22, 2016 18:22 UTC