Salah satu yang disarankan Lukman adalah sosialisasi ketentuan yang mengatur ihwal petahana yang ingin mencalonkan kembali. Lukman mengatakan petahana berpotensi menjadi salah satu sumber konflik dalam pelaksanaan pilkada 2018. Pasal ini di antaranya mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan petahana menjelang pilkada. Lukman mengaku pernah diprotes kepala daerah petahana yang merasa "dicurigai" dengan aturan tersebut. Lukman menceritakan hampir 60 persen anggota Komisi Pemerintahan DPR merupakan mantan kepala daerah yang mengetahui pola-pola kecurangan yang biasa dilakukan.

Source: Koran Tempo November 07, 2017 14:14 UTC