REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) menegaskan komitmennya melindungi hak jamaah haji dan umrah. Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid memanggil sejumlah pihak terkait untuk mengklarifikasi berbagai aduan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang masuk pada periode 12-15 Januari 2026. Proses klarifikasi menjadi penting agar penanganan dilakukan secara adil, proporsional, dan berdasarkan fakta,” ujar Harun Al Rasyid dalam siaran persnya, Sabtu (17/1/2026). Harun merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah mendapat julukan 'Raja OTT'. Di Kemenhaj, Harun pun dipercaya menjadi pejabat eselon satu.

Source: Republika January 17, 2026 06:50 UTC