Ketua Komite Pemenuhan Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) Suprapto Sastro Atmojo menilai terdapat potensi persoalan serius dalam aspek perdagangan digital pada perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ketika distribusi konten berita semakin bergantung pada platform digital sebagai pintu utama akses informasi publik, absennya kewajiban lisensi berbayar berpotensi memperlemah posisi tawar perusahaan pers dalam ekosistem digital. “Kalau kewajiban lisensi berbayar, bagi hasil, dan berbagi data agregat tidak lagi diwajibkan, tentu ini sangat merugikan perusahaan pers Indonesia,” tegasnya. Dalam kondisi tanpa kewajiban lisensi berbayar, platform digital asal AS berpotensi tidak terjangkau oleh rezim publisher rights di Indonesia. "Namun tanpa langkah mitigasi yang memadai, klausul perdagangan digital dalam perjanjian ini dikhawatirkan menjadi titik krusial yang dapat menentukan masa depan keberlanjutan pers nasional di tengah dominasi platform digital global," pungkasnya.

Source: Media Indonesia February 24, 2026 12:18 UTC