"Saat ini pelaku bisnis telah melakukan beberapa upaya mengurangi risiko kesehatan melalui inovasi. Sebagai tanggapan atas isu tersebut, pihaknyatelah melakukan penelitian tentang hak atas informasi dan inovasi ilmiah di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan produk alternatif atau yang kurang berbahaya. Hasil studi dan rekomendasi penelitian tersebut disampaikan oleh FIHRRST kepada berbagai pemangku kepentingan di sebuah hotel diJakarta pada 3 Oktober 2019. Dibuka oleh Mualimin Abdi, Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, acara ini dilanjutkan dengan diskusi yang dihadiri oleh di antaranya perwakilan Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP), Komisi Informasi Pusat (KIP), Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Lakpesdam PBNU, PT Garam, dan MoVI. Achmad Syawqie, M.Kes., Pendiri dan Ketua dari Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) mengatakan perlunya dibuat peraturan perundang-undangan yang mencerminkan pemahaman terkini tentang sains dan teknologi secara transparan dan objektif.

Source: Republika October 03, 2019 16:41 UTC