Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto kembali maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2019 nanti. Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sebaiknya seorang pejabat publik tidak rangkap jabatan, termasuk menjadi ketua umum partai. "Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/11/2019). Enny mengatakan, apabila Airlangga ingin perekonomian Indonesia menjadi lebih baik seperti target Presiden Jokowi, maka sebaiknya dia tidak rangkap jabatan. "Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," kata dia.

Source: Suara Pembaruan November 27, 2019 04:41 UTC