REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Keputusan pemerintah mengalihkan kewenangan impor soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai kepada badan usaha milik negara (BUMN) dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga pemerataan dan stabilitas pangan. Pemerintah menetapkan mulai 1 Januari 2026 impor SBM dilakukan melalui PT Berdikari. Sebelum penugasan kepada BUMN, mekanisme impor yang tersebar di banyak pelaku usaha dinilai rawan memicu dominasi pasar oleh segelintir pihak. Ia menyinggung pengalaman penugasan impor komoditas lain yang kerap menghadapi persoalan inefisiensi birokrasi dan keterlambatan pasokan. Prima menekankan kebijakan impor oleh BUMN seharusnya diposisikan sebagai solusi jangka pendek.

Source: Republika December 24, 2025 14:47 UTC