Salah satu agenda pertemuan adalah membahas perkembangan terkini polemik antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia yang menolak perubahan status kontrak. Usai pertemuan, Agus menjelaskan pada prinsipnya pemerintah menghormarti Kontrak Karya (KK) yang diteken pemerintah dan Freeport pada 1991 silam. "Dalam bisnis itu kan ada yang merah, ada yang hitam, dan yang putih dan kita harus cari titik temunya. Progres pembangunan smelter yang tidak jauh lebih baik lantas membuat pemerintah dengan tegas meminta pemegang KK mengubah status kontraknya menjadi IUPK. Kalau itikad baik dari Freeport ada, mestinya IUPK diterima, dan tidak ada pengurangan karyawan," ujar dia.

Source: Republika February 20, 2017 20:15 UTC