"Hanya menjadi dalih kekuasaan lari dari tanggungjawabnya untuk menyelesaikan kasus Munir," kata Al Araf melalui pesan singkat, Selasa (21/2/2017). Kemensetneg memiliki tanggung jawab mempublikasikan dokumen TPF Munir kepada publik berserta alasan tidak mempublikasikannya selama ini. (baca: Sidang Sengketa Informasi Dokumen TPF Munir Dinilai Kental Intervensi)Menurut Al Araf, berbelitnya publikasi dokumen TPF Munir tidak perlu terjadi jika pemerintah memiliki kemauan politik dalam menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, Al Araf menyebutkan, dokumen TPF Munir juga dimiliki oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Oleh karena itu, lanjut dia, sangat mudah bagi Kemensetneg untuk mendapatkan dokumen TPF Munir.

Source: Kompas February 21, 2017 03:56 UTC