Salah satu yang merasakannya adalah seorang pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dipendikbud) Kepulauan Meranti, Riau. Yang menjadi objek status si pegawai honorer itu adalah kebijakan bosnya. Dia mencemooh dan mengolok-olok kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti di media sosial (medsos). "Seorang pegawai yang bekerja di lingkungan Pemkab Meranti seharusnya mendukung dan melaksanakan kebijakan, tidak malah mengolok-olok. Kami hanya melaksanakan," tegas Kepala BKPP (Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan) Revirianto yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Rika S."Ini akan menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai dilingkungan Pemkab Meranti.

Source: Jawa Pos September 26, 2016 02:37 UTC