Sebab Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana ini melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan BP Tapera bisa menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana. Kemudian BP Tapera juga harus memudahkan dan memberikan keringanan untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah. Pemerintah telah menerbitkan PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pada tahap pertama kewajiban iuran Tapera diberlakukan bagi PNS, TNI dan Polri.

Source: Republika June 04, 2020 23:48 UTC