Ditjen AHU juga merupakan garda terdepan dalam usaha peningkatan peringkat EODB baik secara langsung maupun tidak langsung. “Ditjen AHU juga memiliki peran besar dalam mendukung penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja dan kemudahan berusaha dalam bentuk omnibus law. Untuk itu, Ditjen AHU perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi rekomendasi FATF yang diimplementasikan dalam 46 rencana aksi,” tegas Yasonna. Selain itu, Yasonna menjelaskan bahwa Ditjen AHU perlu serius mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan yang ada di Ditjen AHU sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan tersebut ditunjang dengan bandwidth (jaringan) yang lebih baik. Kedua, pembebasan kasus Siti Aisyah yang sebelumnya belum pernah ditangani oleh Ditjen AHU.

Source: Suara Pembaruan January 18, 2020 01:30 UTC