REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH — Majelis Adat Aceh (MAA) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh serta sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi mendorong penguatan kembali peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan Aceh. Salah satu rekomendasi utama adalah urgensi merevitalisasi lembaga adat Panglima Uteun—atau sebutan adat lain—sebagai institusi lokal yang memiliki otoritas sosial, moral, dan ekologis dalam menjaga hutan. Ketua Majelis Adat Aceh menilai penguatan kembali Panglima Uteun semakin mendesak menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang berulang di sejumlah wilayah Aceh. Dalam skema yang direkomendasikan, struktur Panglima Uteun dibentuk melalui musyawarah mukim dan ditetapkan oleh bupati setempat, dengan pembinaan substansi tugas dan fungsi berada di bawah Wali Nanggroe melalui Majelis Adat Aceh. Pemerintah Aceh diminta memastikan kebijakan tata ruang benar-benar melindungi wilayah adat (mukim) dari alih fungsi yang tidak terkendali.

Source: Republika January 15, 2026 23:47 UTC