Lebih dari itu, Mahfuyd MD juga mengatakan hak angket juga tidak akan mengubah keputusan KPU atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2024. Ya pemerintah, pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya," tegas Mahfud MD kepada wartawan, Senin (26/2). Akan tetapi, Mahfud menyebutkan, hak angket digulirkan untuk merespons dugaan kecurangan Pemilu khususnya pada gelaran Pilpres 2024, sangat boleh dilakukan oleh DPR. Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, hak angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan terkait pemilu, bukan hasil pemilu. Mahfud juga menerangkan, hak angket akan menyelidiki kebijakan pemerintah terkait proses pemilu.

Source: Jawa Pos February 26, 2024 04:22 UTC