Syarifudin mengatakan, jawaban kepada Kemendagri itu tidak untuk memperjelas status hukum Ahok, yakni apakah layak diberhentikan sementara atau tidak. Mengenai itu, kalau kita berikan fatwa, itu akan mengganggu independensi hakim," kata dia. Menurut Syarifuddin, kalau MA mengeluarkan fatwa atas polemik itu, sama saja MA memutus perkara itu. Kalau kita beri fatwa, kayak kita yang mutus dong, kan pengadilan mesti berjalan," ujar dia. Karena itu, MA menyerahkan kepada Kemendagri.

Source: Republika February 21, 2017 07:30 UTC