"Intinya semua peraturan itu harus berkeadilan," ujar Luhut di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa, 13 September 2016. Revisi UU Minerba ini, menurut Luhut, akan berlaku untuk semua. Perlakuan sama tersebut menyangkut tiga hal, yaitu kedaulatan harus tetap terjaga, berkeadilan, dan tetap tujuannya untuk hilirisasi. Mengenai revisi PP 79 Tahun 2010 yang mengatur mengenai kegiatan usaha panas bumi, saat ini pembahasannya sudah selesai dan tinggal mengurus bagian administrasi. Diharapkan hari ini revisi PP 79 dapat dikirimkan ke Sekretaris Negara.

Source: Koran Tempo September 13, 2016 08:03 UTC