TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mempersoalkan perusahaan sawit besar yang punya lahan sangat luas di Indonesia tapi kantornya justru berada di luar negeri. Merespons hal ini, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim mendukung penuh rencana Menteri Luhut. Ia juga mengusulkan agar audit diperluas dengan mengevaluasi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan bagi perusahaan yang nakal. Audit terhadap BPDPKS, menurut Rizal, juga perlu dilakukan sekaligus menindaklanjuti temuan BPK terkait penggunaan dana sawit. Rizal berharap audit industri sawit secara menyeluruh bakal membuka tabir permainan di industri sawit nasional.

Source: Koran Tempo May 28, 2022 05:28 UTC