Menurut kesepakatan dengan PBB, pemerintahan transisi Libya harus memberlakukan kuota perempuan sebesar 30 persen untuk jabatan menteri dan wakil menteri. Sang perdana menteri menegaskan kabinet teknokrat bentukannya nanti harus mewakili berbagai segmen sosial dan geografi Libya. Dia menambahkan daftar kandidat menteri-menteri akan dibagi secara merata di antara tiga wilayah kunci di Libya, yakni timur, barat dan selatan. Tahun ini, peringatan kesepuluh revolusi di Libya dirayakan dalam suasana gencatan senjata yang dimediasi PBB sejak Oktober 2020. "Sayangnya, saya khawatir mereka tidak akan mungkin meninggalkan Libya hanya setelah mendapat imbauan dari PBB, atau terbentuknya pemerintahan persatuan nasional.”rzn/ae (dw, ap, afp)

Source: Koran Tempo February 27, 2021 07:52 UTC