Co, Jakarta - Anggota Dewan Pengurus LBH Pers Ahmad Fathanah Haris menyoroti lima isu ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sapu Jagat alias Omnibus Law. Sementara dalam UU Omnibus Law, ada isu bahwa struktur ini berubah menjadi setara lewat kemitraan. “Ini akan menjadi tanda tanya, bagaimana pemberi dan penerima kerja memposisikan dirinya?” kata Ahmad dalam diskusi upah layak jurnalis di Kantor LBH Pers, Jakarta Selatan, Minggu, 26 Januari 2020. Untuk itu, Ahmad berharap ada kejelasan dari pemerintah soal UU Omnibus Law ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengatakan pihak media memang belum diajak bicara oleh pemerintah terkait UU Omnibus Law ini.

Source: Koran Tempo January 26, 2020 08:48 UTC