Meski demikian, masyarakat tetap menanti komitmen dan tindakan nyata Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika disimak dengan seksama, agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam pidato Jokowi tersebar di beberapa topik agenda utama. Terakhir komitmen pemberantasan korupsi utamanya melalui pencegahan juga disampaikan terkait menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran," katanya. Dalam pidatonya terkait reformasi birokrasi, Jokowi menekankan akan memangkas secara tegas birokrasi yang tidak efisien dan efektif. "Jadi walau tidak disebutkan isu pemberantasan korupsi, tidaklah bisa diartikan sebagai sinyal kurang baik dan pemberantasan korupsi tidak lagi jadi prioritas, karenat rending politics topic itu akan selalu dimaknai secara tersirat isu korupsi sebagai politik hukum dan kebijakan negara yang tetap mengakui dan menghendaki adanya suatu pemberantasan korupsi secara berkelanjutan," katanya.

Source: Suara Pembaruan July 15, 2019 03:52 UTC