REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI menyoroti kompleksitas persoalan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Komisi II ingin meningkatkan Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara menjadi Panitia Khusus (Pansus) agar melahirkan kebijakan pengelolaan perbatasan lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkeadilan. Hal itu dikatakan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dalam kunjungan kerja Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Provinsi Papua, Rabu (4/2/2026). “Kami menginventarisasi dan menyerap aspirasi terkait bagaimana kondisi perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI sepakat merekomendasikan peningkatan Panja menjadi Pansus agar DPR RI memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memanggil serta melibatkan kementerian dan lembaga lintas komisi.

Source: Republika February 06, 2026 01:43 UTC