TEMPO/Hilman Fathurrahman WTEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Menolak Swastanisasi Air Jakarta mempertanyakan hasil pemanggilan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK pada Mei lalu. Baca: Aduan Swastanisasi Air, KPK Warning Anies Baswedan"Pemanggilan itu bertujuan untuk mengklarifikasi kerugian negara akibat perjanjian kerjasama swastanisasi air," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Arif Maulana melalui keterangan tertulisnya, Jumat 5 Juli 2019. Kerjasama swastanisasi pengelolaan air di Jakarta antara lain melibatkan, PT PT. Selain bertanya soal pertemuan itu, kedatangan Koalisi Menolak Swastanisasi Air Jakarta ke KPK juga untuk menyerahkan 25 bukti baru korupsi berupa kerugian negara imbas swastanisasi air. Kerugian ini disinyalir memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi selama swastanisasi pengelolaan air Jakarta berlangsung.

Source: Koran Tempo July 06, 2019 04:07 UTC