JawaPos.com - Rencana anggota DPRD NTB yang meminta kenaikan tunjangan perumahan mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Organisasi yang didirikan Lafran Pane itu menolak kenaikan tunjangan perumahan bagi 65 wakil rakyat. Jika itu terjadi, HMI menilai kenaikan tunjangan itu sangat mencederai rasa keadilan bagi rakyat NTB. Pihaknya mengaku terkejut ketika mengetahui wakil rakyat yang mengusulkan kenaikan tunjangan rumah dari Rp 9 juta menjadi Rp 12 juta per bulan. Padahal, kata Lilwalidaini, garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) cukup meningkat signifikan.

Source: Jawa Pos August 22, 2016 19:18 UTC