(KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA)Jakarta – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa metode verifikasi faktual syarat dukungan bagi bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai tidak menggunakan metode sampling, tetapi sensus. Artinya, verifikasi faktual dilakukan terhadap setiap warga yang menyerahkan salinan KTP sebagai bukti dukungannya terhadap bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai. Itu berarti, verifikator KPU di setiap provinsi harus mengerjakan verifikasi untuk bakal pasangan calon gubernur nonpartai sekaligus bakal pasangan calon bupati/wali kota nonpartai di provinsi yang sama. Idham mengakui hal itu dan mengeklaim pihaknya telah melakukan analisis mendalam terkait beban kerja pelaksanaan verifikasi faktual bukti dukungan bagi bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai. “Prinsip efektif dan efisien jadi landasan pelibatan badan ad hoc dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan tersebut,” ucap Idham.

Source: Kompas May 12, 2024 15:57 UTC