Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menilai, persoalan dana otonomi khusus (Otsus) terletak pada pemerintah pusat dan daerah. Dana Otsus belum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat tidak hanya disebabkan semata-mata karena pemerintah daerahnya. Arman mempertanyakan apakah dana Otsus ini merupakan dana politik untuk meredam gejolak di Papua atau dana untuk membawa Papua ke arah kesejahteraan. Dia menilai, Pemerintah Pusat seharusnya tidak lepas tangan, tetapi melakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemda-pemda di Papua untuk mengelolah dana Otsus tersebut. Menurut dia, persoalan kapasitas dan integritas Pemda di Papua menjadi penyebab tidak maksimal penggunaan dana Otsus untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

Source: Suara Pembaruan November 27, 2019 06:00 UTC