REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini praktek pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman akan terjadi secara berkelanjutan. Sehingga KPK perlu meringkusnya guna mencegah pemerasan terus berulang. Hal tersebut dikatakan KPK menanggapi perkara pemberian THR dari kepala daerah kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL). KPK mendapatkan informasi aksi pemerasan oleh Syamsul sudah dilakukan pada tahun lalu demi pemberian THR kepada Forkopimda. Tapi KPK mengakui pada saat itu aksi Syamsul belum terpantau.

Source: Republika March 16, 2026 13:39 UTC