JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta untuk meyakinkan partai pendukungnya agar tidak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat hak angket yang digulirkan di DPR RI. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan, mayoritas partai pengusung hak angket adalah partai pendukung Jokowi. Menurut Emerson, partai pendukung Jokowi di DPR tidak perlu mengkritisi KPK sampai menggunakan hak angket. Nah, kalau itu tetap dipaksakan, Jokowi adalah figur yang dirugikan dari pengusung yang juga adalah notabene pendukung Jokowi," ujar Emerson. (Baca juga: Bukan Aspirasi Masyarakat, untuk Siapa Hak Angket KPK?)

Source: Kompas June 16, 2017 00:46 UTC