REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan hingga kini pemerintah menyerahkan kepada pemerintah Filipina untuk menangani kasus penyanderaan tujuh WNI oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina. Sekarang masih minta pemerintah Filipina untuk selesaikan itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/7). Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan, salah satu hasil kesepakatan dari pertemuan antara kementerian pertahanan Indonesia dan Filipina adalah Indonesia diperbolehkan masuk wilayah perairan Filipina untuk bisa membebaskan sandera. Namun, sambung JK, jika negosiasi baik antara pemerintah Filipina dan kelompok bersenjata tak berhasil maka Indonesia akan menggunakan kekuatan militernya untuk membebaskan para sandera. Kendati demikian, kata dia, pemerintah Indonesia harus mendapatkan izin dan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Filipina.

Source: Republika July 01, 2016 07:41 UTC