Ada setidaknya tiga lubang menganga yang perlu diperbaiki agar izin tidak menjadi instrumen memproduksi bencana dan konflik sosial pada tahun ini dan tahun-tahun setelahnya. Contoh keburukan UU CK yang lain misalnya perubahan Pasal 25 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Singkatnya, aturan perizinan telah disulap sedemikian rupa untuk mereduksi suara masyarakat baik yang terdampak langsung ataupun pegiat lingkungan. Dengan situasi di atas, regulasi izin perlu ditata ulang. Jangan sampai izin untuk aktivitas ekonomi justru 'memproduksi' konflik sosial sebagaimana pada kasus Cibetus dan atau menghukum pegiat lingkungan seperti kasus Karimunjawa.

Source: Media Indonesia January 04, 2026 22:01 UTC