Jangan sampai ada kesan kita terlibat disitu dan BoP terkesan menjual Palestina,” kata ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia tersebut kepada Republika, Kamis. Menurutnya, langkah bergabung dengan BoP sedianya bisa dilihat sebagai keseriusan pemerintah terlibat dalam mengupayakan perdamaian di Gaza. Yakni meluaskan mekanisme BoP dengan merangkul pihak-pihak yang resisten terhadap lembaga tersebut. Hanya saja akan ada risiko resistensi publik jika nantinya mekanisme BoP ini akan sepenuhnya di luar PBB. “Isu utamanya, pakai mekanisme BOP ala Trump atau PBB, yang penting hati-hati.

Source: Republika January 22, 2026 08:53 UTC