Dalam hal netralitas, ASN memiliki karakteristik berbeda dengan anggota TNI dan Polri. Menurut saya, persoalan netralitas ASN bukan dari apakah signifikan kalau dilihat jumlahnya. Prinsipnya, netralitas ASN tidak boleh diintervensi siapa pun, termasuk oleh atasannya. Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sampai saat ini masih menghadapi problem dalam penindakan pelanggaran atas netralitas ASN. Bila sebuah pelanggaran terbukti dalam proses pemeriksaan di Bawaslu, eksekutor pelanggaran ASN ini kan tetap pejabat pembina kepegawaian melalui rekomendasi dari KASN.

Source: Jawa Pos March 28, 2019 05:03 UTC