Putusan itu merupakan hasil gugatan Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, terhadap Pasal 58 huruf q UU No. Tidak hanya itu, putusan tersebut juga menjadi dasar UU Pilkada selanjutnya, terutama yang menyebut pejawat tidak perlu mundur, tapi harus cuti di luar tanggungan negara. Artinya, jika Ahok kembali menggugat aturan tersebut, langkahnya tidak tepat karena ada asas negis in idem yaitu satu pokok perkara yang sama tidak dapat diuji kembali. ''MK kan sudah pernah memutuskan yang konstitusional itu kan adalah pejawat yang mau maju, dia harus mengajukan cuti. Kalau Ahok masih mau mengajukan permohonan, ya tidak bisa dan tidak tepat, karena ada asas Negis In Idem.

Source: Republika August 22, 2016 20:37 UTC